Contoh Formulir - Formulir

 

Read More

Pelaksanaan Coklit Bermasalah

 

    foto : kegiatan pelaksanaan coklit

Depok, Kecamatan Tapos – Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok di Kecamatan Tapos ditemukan bermasalah. Petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) tidak melakukan coklit langsung ke rumah warga, melainkan diwakilkan.

Pelanggaran tersebut ditemukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Tapos. Pelaksanaan coklit tidak dilakukan PPDP, melainkan orang lain di Kelurahan Sukamaju Baru TPS 02  Kecamatan Tapos. Panwascam mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan coklit ulang.

Ketua Panwascam Tapos Gatot Sumitro menegaskan, pihaknya memiliki bukti atas pelanggaran yang dilakukan PPDP Kelurahan Sukamaju Baru TPS 02. Bahkan, saat diperiksa oleh Panwascam Tapos, Ketua RT yang disebut-sebut hanya membantu PPDP mengakui jika tidak sebatas melakukan penulisan dan penempelan stiker coklit.

”Pengakuannya, dia (Ketua RT 02, Red) melakukan coklit sendiri di hampir 70 kepala keluarga. Termasuk penulisan dengan ketikan di stiker itu,” ungkap Gatot kemarin (08/08).

Panwascam Tapos mengingatkan agar jangan sampai proses demokrasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok 2020 dicederai. Pihaknya juga mempertanyakan mengenai bimbingan teknis (bimtek) coklit yang tidak sepenuhnya dipahami oleh PPDP.

Gatot meminta KPU Kota Depok ikut proaktif. Melakukan supervisi kejajaran PPK, PPS dan PPDP Kecamatan Tapos tak sebatas menggugurkan kewajiban, untuk meminimalisir bentuk pelanggaran dilapangan.

Kejadian serupa tidak hanya ditemukan di Kelurahan Sukamaju Baru, melainkan di beberapa Kelurahan lain di Kecamatan Tapos. Namun, masih dilakukan pendalaman terhadap temuan-temuan  tersebut.

Hasil pengawasan dari berbagai tingkatan di lapangan, Panwascam menemukan banyak PPDP tidak datang langsung ke rumah-rumah warga. Kemudian, ada beberapa kasus terkait kesalahan PPDP dalam melakukan Laporan alat Kerja kepada PPS terkait pemilih Disabilitas, sehingga banyak perbaikan dalam pengisian alat kerja A.A3 KWK yang dilakukan oleh PPS dalam melakukan Rekapitulasi.

”Saat ini kami masih dalam proses pendataan pelanggaran yang dilakukan PPDP di seluruh Kelurahan. Untuk Kelurahan Sukamaju Baru TPS 02 kami sudah rekomendasikan untuk coklit ulang,” tegasnya.

Read More

Pengawas Pemilu Harus Miliki SIM P

Kegiatan yang tak pernah mengenal kata lelah, adalah terus meningkatkan kwalitas berfikir dan pemahaman tentang pengawasan pemilu ,  Panwascam Kecamatan Tapos kembali menggelar diskusi bersama Bawaslu Kota Depok yang kali ini di hadiri Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barlini , dalam pemaparan Ketua Bawaslu Depok yang akrab disapa dengan panggilan Ibu Luli  menyampaikan banyak hal , diantaranya menanamkan untuk jajaran Pengawas Kecamatan Tapos untuk mengedepankan SIM P yaitu Soliditas, Integritas , Mentalitas dan Profesionalitas. "Jadi SIM P sangat diperlukan ketika menjalankan tugas dan wewenang dilapangan," terangnya.

Di lain sisi, Ketua Panwaslu Kecamatan Tapos, Gatot Sumitro menyatakan bahwa diskusi bersama Pengawas Kelurahan ( PKD ) se kecamatan Tapos dilakukan dengan tujuan seluruh pengawas kelurahan semakin mengerti dan paham dengan tugas yang akan dihadapi ke depan. “Setiap tahapan dalam Pilkada Kota Depok tahun 2020 dilakukan pengawasan demi pengawasan, hingga hari H tanggal 09 Desember 2020 mendatang,” tandas Gatot.

Diharapkan dengan diskusi tersebut Komisioner Panwascam dan Pengawas Kelurahan (PKD) benar-benar memahami regulasi yang ada dan dipraktekkan dalam menjalani tugasnya. Selain materi-materi tersebut, Pengawas Kelurahan juga dibekali pengetahuan, pemahaman mengenai pelanggaran dan penindakan yang disampaikan oleh Gatot Sumitro, yang memiliki pengalaman menjadi Koordinator Divisi Pelanggaran dan Penindakan Panwaslu Kecamatan Tapos saat Pileg dan Pilpres Serentak tahun 2019 lalu.

Read More